Kondisi Sungai Surabaya dan Permasalahannya

Foto : dok. Kholis PSS
Sungai Surabaya merupakan sungai yang berada dibagian hilir sungai Brantas. Karena posisinya berada dibagian ujung, maka kondisi sungai banyak mengalami kerusakan mulai dari kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) hingga pencemaran air sungai. Kerusakan DAS Brantas  yang berubah menjadi pemukiman penduduk, dan pencemaran air karena sampah atau limbah rumah tangga dan limah pabrik disepanjang sungai. Padahal jika kita menyadari pentingnya keberadaan sungai Brantas di Surabaya, maka sudah seharusnya kita semua merawat sungai dan Pemerintah menegakkan hukum yang menjadi norma bagi masyarakat Surabaya.

1. Kerusakan DAS Brantas

Data pansus DPRD Kota Surabaya menyebutkan bahwa Kota Surabaya mempunyai 150 hektar kampung kumuh. Kampung tersebut sebagian besar berada di bantaran sungai Brantas dan tanah pengairan. Padahal jika kita melihat fungsi DAS Brantas dan pengairan, selain sebagai penyanggah aliran air sungai, DAS Brantas juga berfungsi sebagai resapan. Namun nampaknya terjadi masalah disini, sungai Surabaya dengan betonisasi dan DAS berubah menjadi pemukiaman penduduk akan berdampak kepada aspek sosial, ekonomi, kesehatan masyarakat kota Surabaya. Walaupun Pemerintah kota telah melakukan beberapa upaya dengan merelokasi warga ke rusunawa dan mengantisipasi urbanisasi yang terus meningkat setiap tahun, nampaknya kota Surabaya sampai sekarang masih tidak bisa terlepas dari masalah perkampungan kumuh dibantaran sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 pasal 5 menyebutkan. Garis sembadan sungai di wilayah perkotaan : a. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; b. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan c. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah mengakibatkan tidak terselesaikannya pembebasan lahan di garis sembadan sungai yang  mengakibatkan rusaknya DAS Brantas di kota Surabaya. Pemerintah kota harus jeli melihat masalah ini sehingga tidak hanya menggusur pemukiman kumuh, tetapi juga harus menyiapkan tempat tinggal yang layak bagi warganya. Jika tempat tinggal belum tersedia untuk relokasi warga. Maka, fungsi Pemerintah Daerah tidak hanya sebagai pelaksana Undang-undang melainkan juga membuat instrumen hukum dengan membuat Perda agar kampung kumuh dibantaran sungai menjadi layak huni dan memajukan perekonomian warga. Yang menjadi masalah apibila terjadi pembiaran sehingga masyarakat yang tinggal dibantaran sungai hidup dibawah standar.

Fenomena warga bantaran sungai jelas bisa kita lihat dengan mata telanjang, mulai dari daerah karang pilang sampai dengan sungai kalimas utara sebagai ujung sungai Brantas, sungai melintas ditengah kota Surabaya yang sangat indah, namun jika kita telaah dengan teliti, rupaya pembangunan kota khususnya yang berkaitan dengan sungai hanya terpusat di tengah kota, mari kita lihat dipinggiran kota seperti yang berbatasan langsung dengan Surabaya – Sidoarjo. masyarakat yang tinggal di bantaran sungai didaerah Karang Pilang masih menggunakan sungai sebagai mandi, mencuci dan kebutuhan hidup lainnya. 

2. Pencemaran Air

Pencemaran air yang terjadi di sungai Surabaya beraneka ragam, paling dominan adalah limbah rumah tangga, hasil riset Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) menyebutkan bahwa 37% sampah yang mencemari sungai Brantas adalah popok bayi, riset dilakukan dalam waktu 3 hari dibeberapa tempat, mulai daerah Karang Pilang, Gunung Sari, dan Jagir. Hasilnya 200 kg sampah popok bayi berhasil diangkat dari dalam sungai. Rupanya sampah popok bayi tidak kalah signifikan dengan sampah plastic yang mencapai 43% penyumbang pencemaran sangai Brantras. terdapat senyawa dioxin dan phtalat dalam popok bayi. Jika senyawa ini melebur dalam air, maka akan terjadi pencemaran. Karena, bakteri yang menempel di popok akan meningkatkan pencemaran bakteri E-coli di sungai Surabaya. 

Pencemaran air sungai tidak hanya diakibatkan oleh sampah popok dan plastic, pada bulan juli 2018 sungai di Surabaya mengeluarkan busa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Eko Agus Supiadi Sapoetro menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa sampel busa tersebut ke laboratorium. Hasil pemeriksaan lab menunjukkan bahwa busa tersebut disebabkan oleh deterjen rumah tangga. Saluran air dari rumah-rumah warga yang langsung dialirkan ke sungai kualitas air juga menurun. Jika pemerintah hanya berjanji untuk membuat IPAL komunal tanpa ada realisasinya, maka pencemaran air dikota Surabaya akan semakin memperihatinkan. 

Kota Surabaya memang sudah mempunyai 13 IPAL Komunal yang tersebar disepanjang sungai, namun ini masih jauh dari kata ideal, kepala BLH Provinsi Jatim mengatakan bahwa  Idealnya Ipal Komunal yang terpasang di kali Surabaya sebanyak 74 Ipal Komunal karena kali Surabaya ini ditetapkan sebagai kali kelas satu yang merupakan bahan baku PDAM, pencemaran ini bisa diminimalisir. 

Karena problem utama pencemaran air sungai di Surabaya adalah limbah rumah tangga, maka seharusnya Pemerintah Kota menegakkan aturan hasil pruduk mereka sendiri. Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolahan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa bagi setiap warga yang membuang sampah sembarang dapat dikenakan denda minimal Rp. 75.000,- dan maksimal Rp. 750.000,-. Namun nampaknya peraturan tersebut tidak berjalan efektif, terlihat ketika pencemaran air sungai yang masih terjadi sampai hari ini dan akan terus bertambah setiap tahunnya.

Ketika warga Surabaya membuang sampah ke sungai, hanya sebagian sungai yang dibersihkan oleh pemerintah kota, nampaknya hal ini terjadi karena tumpang tindih tugas antara pemerintah pusat dan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa Sungai Brantas merupakan tugas dan wewenang Perusahaan Jasa Tirta 1 yang wilayak kerjanya sepanjang sungai Brantas, mulai dari Kota Batu sebagai sumber Brantas, hingga kota Surabaya sebagai ujung sungai Brantas. Kami melihat pemerintah kota Surabaya hanya membersihkan daerah sungai yang lokasinya ditengah kota. Padahal jika dilihat, penduduk Surabaya bukan hanya di daerah sungai kalimas dan sungai jagir, namun di daerah Karang Pilang, Kebraon sampai Gunung Sari juga perlu diperhatikan. Kordinasi antara kementerian PUPR dan Pemkot Surabaya diperlukan dalam hal ini agar tidak terkesan tumbang pilih, sehingga dalam kordinasi tersebut jelas tugasnya siapa dan berbuat apa.

Terakhir saya ingin menyampaikan pentingnya penanganan preventif, pencegahan sebelum teradinya pencemaran lingkungan sungai karena ulah manusia dan lemahnya pemerintah dalam menangani masalah sungai, penanganan preventif bisa dilakukan degan cara menyebarkan virus 3R (Reduce, Reuse, Recycle) kepada masyarakat, bagi pegiat lingkungan, 3R merupakan konsep lama, namun perlu diperhatikan bahwa jumlah masyarakat Indonesia 93% bukan pegiat lingkungan dan tidak paham konsep tersebut. Hanya 7 % dari rakyat Indonesia yang bijak nyampah.


Penulis : Kholis PSS

Posting Komentar

0 Komentar