Buku SD yang Sebut NU Radikal Masih Beredar, PCNU Surabaya Apresiasi Tindakan Dindik

Halaman Buku yang menyebut NU organisasi radikal (Foto: dok. Istimewa)
Surabaya | Salah satu Buku Pelajaran Sekolah Dasar yang menyebutkan NU sebagai Organisasi Radikal masih beredar di Surabaya. Buku pelajaran SD tersebut ditulis pada 2013 yang lalu. PCNU Kota Surabaya merespon cepat dengan meminta Dindik setempat segera menyelesaikan masalah tersebut.

Ketua PCNU Kota Surabaya Muhibbin Zuhri menjelaskan bahwa pada Februari 2019, protesnya sudah sampai ke PBNU dan Menteri Pendidikan dan sudah ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan saat itu juga. Namun ternyata buku tersebut masih beredar dengan muatan yang dianggap tidak tepat. 

"Sampai hari ini pun masih beredar dan digunakan di sekolah-sekolah. Karena itu, saya sampaikan ke Pak Pomo (Kadindik Kota Surabaya) bahwa buku itu masih beredar. Kemudian Pak Pomo kemarin sudah mulai lusa menginstruksikan kepada semua jajaran untuk menyobek halaman itu. Menarik dari peredaran," kata Muhhibin Zuhri, Selasa (11/2/2020).

Lebih lanjut Muhibbin menjelaskan bahwa buku tersebut sudah seharusnya disobek dan dicabut sesuai dengan intruksi Mendikbud. 

"Ini (kemarin) melakukan pertemuan dengan kepala-kepala SD di kantor Dinas (Pendidikan) menindaklanjuti. Mulai pagi melakukan penyobekan terhadap buku yang sudah setahun yang lalu disampaikan oleh Menteri Pendidikan Pak Muhadjir (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia 2016-2019) untuk dicabut. Tapi di lapangan kan tidak dicabut bukunya," imbuhnya. 

Muhhibin dan Pihaknya bersyukur serta mengapresiasi pihak dindik setempat yang merespon cepat dengan melakukan penyobekan massal.

"Responsif, Pak Pomo langsung memerintahkan seluruh sekolah menyobek halaman buku itu. Kemarin ada penyobekan massal di sekolah-sekolah," lanjutnya.

Pada Februari 2019, Mendikbud Muhadjir Effendy akan menarik buku SD tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan merevisi buku tersebut.

"Jadi begini, buku ini ditulis pada 2013. Kemudian karena ada berbagai masukan, akhirnya pada 2016 ditulis kembali. Dan dalam penulisan itu kemudian kita ada masalah ini. Terkait dengan itu, kita tadi sudah bertemu dengan pimpinan PBNU dan LP Ma'arif. Kami dari Kesekjenan dan Balitbang (Badan Penelitian dan Pengembangan), termasuk Humas dan Pustekkom (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan), menyimpulkan bahwa buku ini akan ditarik, dihentikan, ditarik, kemudian kita revisi. Kemudian dalam proses revisi itu akan dimitigasi, supaya secara sistematika benar. Secara substansi juga benar," kata Muhadjir di kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (6/2/2019). (ba/ip)

Posting Komentar

0 Komentar