Sesuai Arahan Pusat, Pemprov Jatim Juga Tak Akan Berikan THR Bagi Pejabat Eselon II

Ilustrasi THR (Dok. Istimewa)
Surabaya | Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, pejabat eselon II hingga tingkat atasnya (setara kepala dinas) oleh Presiden Joko Widodo diputuskan untuk tidak diberi Tunjangan Hari Raya (THR). THR akan diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa pihaknya akan mengikuti seluruh arahan presiden dan juga mematuhi peraturan tersebut dan akan diterapkan kepada pejabat eselon terkait. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

"Pasti kita akan ikuti arahan dari Pak Presiden terkait kebijkan THR tersebut," kata Khofifah di Gedung Negara, Grahadi Surabaya

Khofifah meminta Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Heru Tjahjono untuk melakukan koordinasi terkait pengalihan anggaran yang semula sudah disiapkan untuk THR bagi pejabat eselon II keatas.

"Kami langsung koordinasi dan Pak Sekda sedang melakukan proses realokasinya. Ini kan ada realokasi ada refokusing anggaran, jadi apa yang bisa kita lakukan supaya arahan ini berseiring dengan seluruh kebijakan dari realokasi anggaran kita," terangnya.

Tak hanya itu, Mantan Mentri Sosial RI ini juga tengah berkoordinasi secara intens dengan perusahaan terkait THR buruh. Ia menyebutkan bahwa kini, secara bertahap ada perusahaan yang telah bersurat dan memastikan akan tetap memberikan THR kepada para buruh.

"Sampai dengan tadi pun kami masih cocokan untuk memastikan bahwa THR tetap akan diberikan perusahaan" tambahnya.

Sementara itu, Lanjutnya, pegawai yang saat ini statusnya dirumahkan akan tetap mendapat persentase gajinya.

"Jadi pola-pola seperti ini sebetulnya kita selalu update mengkoordinasi karena apa yang menjadi ruang harapan harus dilakukan untuk memberi suasana tenang bagi masyarakat Jatim," pungkasnya. (ab/mh)

Posting Komentar

0 Komentar