Anggota DPR RI, Rahmat Muhajjirin Sebut Naskah Akademik dan Raperda RTRW Sidoarjo Keliru

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Rahmat Muhajjirin.
Sidoarjo | Rencana Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 kembali mendapat sorotan.

Setelah sebelumnya direspon buruk oleh Fatihul Faizun, direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (Pusaka), kini komentar miring juga diberikan oleh Rahmat Muhajjirin.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI itu bahkan mengingatkan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo untuk mempertahankan lahan pertanian dari alih fungsi lahan non pertanian.

Ia lantas menyebutkan bahwa Naskah Akademik dan Raperda RTRW yang sedang dibahas oleh Pansus dirasa tidak sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diubah menjadi UU No. 15 tahun 2019 pasal 5 tentang asas pembentukan perundang-undangan dan pasal 6 yang menjelaskan soal hierarki hukum.

"Di Perda Provinsi aja luasan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) Sidoarjo ditetapkan sekitar 12.205,82 Hektar dari Eksisting 13.544,07, disitu (Naskah Akademik dan Raperda, Red) malah cuma 7.154,26 hektar, kan keliru itu" Paparnya via telepon seluler pada senin (29/06/2020).

Legislator asal kecamatan Candi Sidoarjo tersebut juga menuturkan bahwa jika pembahasan Raperda dilanjutkan bahkan ditetapkan menjadi Perda, maka hanya akan melanggar Perda Provinsi No. 5 Tahun 2012 Tentang RTRW Provinsi Tahun 2011-2031.


Dengan temuan Direktur Pusaka tersebut, Politisi Partai Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya DPRD Sidoarjo menghentikan Pembahasan Revisi Perda dan membubarkan Pansus RTRW, karena menurutnya masih banyak pekerjaan DPRD yang lebih penting daripada itu. seperti memantau, menganalisa dan mengevaluasi Perda dan Perbup yang selama ini baik maksud akan tetapi tujuan dan subtansinya sendiri masih bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pihaknya mengimbau agar Pemerintah daerah harus ketat dalam mempertahankan lahan pertanian yang mulai banyak beralih fungsi menjadi perumahan, niaga, dan kepentingan komersial.

"Apalagi ada dugaan Ijin lokasi dari pemerintah kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan. jadi harusnya diaudit dulu biar semuanya lebih jelas sebelum menentukan kebijakan" Imbuhnya.

Selain itu, dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan, menurutnya Pemkab mesti melakukan verifikasi serta sinkronisasi lahan sawah dan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi agar dalam menyusun Naskah Akademik atau Raperda lain bisa lebih efektif. 

"Pengawalan pengintegrasian lahan sawah yang dilindungi untuk ditetapkan menjadi Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) di dalam Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang berdasarkan, UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan LP2B" Tandasnya. (md/mh)

Posting Komentar

0 Komentar