Lahan Pertanian Sidoarjo Terancam, Direktur PUSAKA Minta Revisi Perda RTRW Dihentikan

Fatihul Faizun, Direktur PUSAKA Sidoarjo
Sidoarjo | Salah satu ancaman yang sangat serius buat pertanian di Kabupaten Sidoarjo adalah terjadinya alih fungsi lahan. Terlebih pada daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai kawasan produksi pangan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo melalui Pansus RTRW berencana merevisi Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik dan Advokasi (PUSAKA) Sidoarjo, Fatihul Faizun.

Ia mengatakan bahwa salah satu agenda melakukan revisi Perda RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 adalah untuk mengurai peruntukan lahan pertanian menjadi non pertanian.

“Naskah Raperda RTRW 2020 yang lagi dibahas di Pansus DPRD Sidoarjo tidak sesuai dengan Perda Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2012, Perda tersebut menyatakan Sidoarjo adalah salah satu kota yang ditetapkan luasan lahan sawah untuk LP2B seluas 12.205,82 Hektar dari Eksisting 13.544,07.,” tutur Paijo panggilan akrab Fatihul Faizun, Senin (29/06/2020).

Paijo menjelaskan, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029, menyebutkan Luasan lahan sawah untuk pertanian tanam sebesar 13.544,07 hektar dan Luasan Lahan tambak (Perikanan) sebesar 13.349,13 Hektar.


Sedangkan dalam Draft Revisi Raperda RTRW Sidoarjo 2020 menyebut Luasan lahan sawah untuk pertanian tanam sebesar 7.154,26 Ha. dan Luasan Lahan tambak (Perikanan) sebesar 11.594,39 Ha. Artinya ada pemangkasan lahan sebesar 6.389,81 ha untuk pertanian dan sebesar 1.754,74 Ha. untuk tambak (Perikanan).

“Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sidoarjo harus mencabut naskah akademik dan Raperda RTRW yang sedang dibahas oleh Pansus DPRD, karena terbukti tidak relevan dengan potensi sumberdaya alam di Kabupaten Sidoarjo dan bertentangan dengan peraturan yang lebih atas,” tegasnya.

Saat ditanya terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masuk pidana apa tidak, Ia menjawab bisa di pidana. “Iya, itu diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)”, Pungkasnya.

Sekedar diketahui dalam Pasal 72 ayat 1 UU No. 41 Tahun 2009 berbunyi: Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (md/mh)

Posting Komentar

0 Komentar