Mantan Anggota DPRD Angkat Bicara Soal Raperda RTRW Sidoarjo

Mantan anggota DPRD Sidoarjo 2009/2019, Drs. Ec. Hadi Subiyanto.
Sidoarjo | Polemik Tata Ruang di Sidoarjo memang tengah menjadi hot issue di internal DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pasalnya, berbagai kritik bernada menolak sangat deras bermunculan.

Sejak munculnya kritik Direktur PUSAKA Siroarjo, Fatihul Faizun, S.Sos., terhadap Rencana Revisi Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang tertuang dalam Rancangan Perda (Raperda) RTRW Sidoarjo 2020, kemudian dari berbagai pimpinan partai dan Anggota dewan.

Tak ketinggalan juga Drs. Ec. Hadi Subiyanto, yang merupakan tokoh masyarakat asal Tebel, Gedangan, Sidoarjo. Ia menyebutkan bahwa Raperda RTRW Sidoarjo cacat dari segala sisi dan tidak mungkin disahkan menjadi Perda.

Dengan logat jawanya ia menjelaskan bahwa salah satu kecacatan dalam Raperda itu adalah mengenai luasan lahan yang sejauh ini diperdebatkan di media sosial.

Menurutnya Hadi, begitu ia biasa disapa, luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang disebutkan seluas 12.205,82 dari eksisting 13.544,07 hektar telah banyak yang dibeli oleh perusahaan dan perseorangan guna dialih fungsikan menjadi perumahan dan komersial.

"Banyak yang di beli dan dibangun perusahaan serta perumahan tapi tidak berizin, dan lokasine yo di lahan-lahan itu (LP2B, Red), ga percaya lihat sendiri" Tegas Hadi saat ditemui di kediamannya pada, Selasa (7/7) malam. 

Sosok yang pernah duduk di Komisi B DPRD Sidoarjo itu menambahkan lahan seluas 7.154,26 hektar dalam draft Raperda RTRW yang diajukan eksekutif adalah akibat ketidakjelasan status kepemilikan lahan di beberapa daerah seperti Gedangan, Wonoayu dan lainnya.

"Lah gimana wong sudah di beli perusahaan tapi masih atasnama petani, ada yang dibeli tapi masih digarap petani, ada yang dibangun perumahan tapi Ndak beizin" Urainya.

Oleh karena itu, mantan anggota DPRD Sidoarjo 2009-2019 Fraksi Partai Golkar itu mengatakan sudah seharusnya Raperda RTRW dibatalkan dan lebih baik melakukan audit terhadap lahan LP2B guna memastikan kepastian luasan lahannya.

"Harus audit lapangan, bukan audit diatas meja yang selama ini dilakukan, baru hasilnya dilindungi sesuai aturan yang berlaku"tutupnya. (shaf/hm)

Posting Komentar

0 Komentar